Khawatir Rugi Secara Finansial, Jadi Alasan Gempa Lombok Bukan Peristiwa Nasional

Guncangan yang menerpa Lombok dalam beberapa ahad belakangan memang mengkhawatirkan, banyak orang menaruh simpati atas peristiwa tersebut. Tetapi Presiden Joko Widodo dan Istana tak kunjung menjadikannya berstatus tragedi nasional dikarenakan sektor pariwisata menjadi salah satu faktor pertimbangan. Hal ini pun, dinyatakan eksklusif oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyatakan kerugian besar dapat dialami Indonesia apabila peristiwa di Lombok dijadikan tragedi nasional.


“Kalau kami menyatakan tragedi nasional berarti tragedi itu seluruh nasional, dan menjadikan travel warning. Negara-negara bukan hanya ke Lombok tapi dapat ke Bali dampaknya luar biasa, yang biasanya tidak diketahui oleh publik. Begitu dinyatakan tragedi nasional maka seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak,” ungkap Pramono.


Desakan pun disampaikan secara vokal oleh Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat Fadli Zon dan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Kedua orang ini menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi Jokowi untuk menunda penetapan status tragedi nasional untuk gempa Lombok. Gempa berkekuatan 7,0 SR kembali mengguncang Lombok Timur, NTB, dan itu menjadi gempa terbesar semenjak gempa mengguncang NTB pekan lalu.


Selain itu Bung, tolong-menolong sudah beberapa ketentuan untuk penetapan suatu peristiwa menjadi tragedi nasional menyerupai yang tertulis di UU nomor 24 tahun 2007 menyerupai tragedi nasional harus memuat indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana, dan imbas sosial ekonomi yang ditimbulkan.